Komisi I DPRD Probolinggo Evaluasi APBD 2025, Dua Dinas Ini Jadi Sorotan Utama

Probolinggo (Tirta network. com) – Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat kerja intensif. Agenda utamanya tak lain adalah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota terkait realisasi APBD tahun 2025.

Rapat berlangsung di ruang sidang utama dan dihadiri langsung oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam pembahasan tersebut, perhatian anggota dewan langsung tertuju pada kinerja dua dinas, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Kepala Dispendukcapil, Rachmadeta Antariksa, memaparkan bahwa pihaknya mengelola anggaran sebesar Rp6,4 miliar. Hingga akhir tahun, realisasinya mencapai angka 87 persen atau senilai Rp5,6 miliar.

Meskipun angka tersebut tergolong cukup baik, masih tersisa sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sekitar Rp829 juta. Menurut Rachmadeta, faktor utama penyebabnya adalah pos belanja pegawai yang belum terserap maksimal, baru mencapai 85 persen.

Hal ini terjadi lantaran sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah memasuki masa pensiun, sementara penggantinya belum segera hadir. Akibatnya, anggaran untuk gaji dan tunjangan tidak habis terpakai. Saat ini, Dispendukcapil diisi oleh total 54 orang pegawai yang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu.

Di sisi lain, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mencatat performa yang sedikit lebih baik. Dari total pagu anggaran Rp7,1 miliar, mereka berhasil merealisasikan sekitar Rp6,3 miliar atau setara dengan 89 persen.

Dinas ini aktif menjalankan berbagai program, mulai dari pembinaan perpustakaan hingga pengelolaan arsip daerah. Untuk mendukung seluruh tugas tersebut, mereka didukung oleh 41 orang pegawai.

Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Isah Junaidah, SE, menegaskan pentingnya penyerapan anggaran yang maksimal. Ia mengingatkan bahwa uang negara berasal dari rakyat, sehingga penggunaannya wajib efisien, efektif, dan transparan.

“Silpa yang terlalu besar sebaiknya diminimalisir. Agar, program-program yang bermanfaat untuk masyarakat bisa berjalan maksimal,” tegasnya.

BERITADAERAHPOLITIK & PEMERINTAHANPROBOLINGGO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *