DPRD Probolinggo Kulik LKPJ 2025, Ketimpangan Anggaran hingga Sekolah Rusak Jadi Sorotan
Probolinggo (Tirtanetwork.com) – Agenda.Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 oleh DPRD Kota Probolinggo berlangsung panas. Sejak rapat perdana digelar pada Rabu (8/4/2026), Panitia Khusus (Pansus) tancap gas mengurai sejumlah persoalan krusial yang dinilai berdampak langsung pada masyarakat.
Sejak awal, Pansus tidak ingin pembahasan berjalan normatif. Ketua Pansus LKPJ, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa pihaknya aktif menguji kesesuaian antara laporan pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan. Karena itu, DPRD tidak hanya membaca dokumen, tetapi juga menelusuri efektivitas program.
“Jadi, kami memastikan program benar-benar berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, sorotan tajam muncul dari sektor kebudayaan. Pansus menilai penggabungan urusan kebudayaan ke Dinas Pendidikan justru melemahkan fokus pengembangan. Anggota Pansus, Ryadlus Sholihin Firdaus, bahkan menilai kebijakan tersebut membuat sektor budaya sulit berkembang.
Selain itu, ia menekankan bahwa kebudayaan seharusnya lebih relevan jika digabung dengan sektor pariwisata. Apalagi, alokasi anggaran untuk kebudayaan tergolong sangat minim. Dari total APBD sekitar Rp1 triliun, sektor ini hanya mendapat sekitar Rp2 miliar atau 0,2 persen.
“Akibatnya, pelestarian budaya tidak bisa maksimal. Ini jelas timpang,” tegasnya.
Di sisi lain, Pansus juga menemukan persoalan serius di sektor pendidikan. Hingga kini, lebih dari 40 gedung SD dan SMP dilaporkan mengalami kerusakan. Namun, perbaikannya belum berjalan optimal.
Karena itu, anggota Pansus Robit Riyanto mendesak pemerintah segera memprioritaskan perbaikan fasilitas sekolah. Menurutnya, kondisi bangunan yang rusak berpotensi membahayakan siswa.
Tidak berhenti di situ, Pansus turut menyoroti penyaluran bantuan sosial. Mereka menemukan adanya selisih antara rencana dan realisasi di lapangan. Oleh sebab itu, DPRD meminta pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Elektronik Sosial Ekonomi (DESIL) agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Meski demikian, laporan LKPJ menunjukkan sektor pendidikan masih menjadi andalan. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,5. Bahkan, sejumlah inovasi guru berhasil meraih pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Namun demikian, kondisi berbeda terjadi di sektor kebudayaan. Pansus menilai kegiatan masih didominasi seremonial. Selain itu, pendapatan retribusi gedung kesenian hanya mencapai 58,29 persen dari target, sehingga memperkuat indikasi belum optimalnya pengelolaan sektor ini.
Sebagai langkah lanjutan, Pansus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan begitu, kinerja pemerintah diharapkan menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
