Ribuan Warga Pati Gelar Demo Besar, Desak Bupati Sudewo Mundur

Pati ( Tirtanetwork.com) – Ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Alun-alun Kota Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025), dalam aksi unjuk rasa yang disebut sebagai salah satu terbesar dalam sejarah daerah tersebut. Sejak pukul 08.00 WIB, massa telah memenuhi area depan Pendopo Kabupaten Pati sambil membawa spanduk, meneriakkan yel-yel, dan menyampaikan orasi yang menuntut Bupati Pati, Sudewo, turun dari jabatannya.

Aksi ini lahir dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap serangkaian kebijakan pemerintah daerah sejak pertengahan 2025. Pemicu utamanya adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, yang disepakati dalam pertemuan Bupati Sudewo bersama para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) pada 18 Mei 2025.

Dalam pertemuan itu, disampaikan bahwa PBB-P2 di Pati belum pernah naik selama 14 tahun sehingga pemerintah memutuskan untuk menaikkannya. Namun, kebijakan tersebut memicu gelombang penolakan karena dinilai membebani perekonomian warga.

Alih-alih meredam situasi, Sudewo justru mempersilakan masyarakat menggelar aksi, yang kemudian memantik kemarahan publik. Setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati akhirnya membatalkan kenaikan pajak tersebut dan menyampaikan permintaan maaf terbuka.

“Saya minta maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silakan, 50.000 massa silakan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat, masa rakyatku ku tantang,” ujar Sudewo melalui akun resmi Pemkab Pati.

Meski kebijakan pajak dibatalkan, aksi protes tetap berlanjut. Isu yang diangkat warga pun melebar ke berbagai kebijakan lain yang dianggap tidak pro-rakyat. Berdasarkan data panitia, sekitar 25 ribu warga telah mengonfirmasi kehadiran dalam aksi tersebut. Sementara itu, 2.684 personel gabungan dari 14 polres, TNI, dan instansi terkait dikerahkan untuk menjaga keamanan.
Ada lima tuntutan massa dalam demo tersebut :
1. Mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatan.
2. Menolak penerapan lima hari sekolah.
3. Menolak renovasi Alun-alun Pati dengan anggaran Rp2 miliar.
4. Menolak pembongkaran total Masjid Alun-alun Pati yang memiliki nilai sejarah.
5. Mengkritisi proyek videotron senilai Rp1,39 miliar.

Aksi ini menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, sekaligus peringatan bagi pemerintah daerah agar lebih transparan, responsif, dan peka terhadap kebutuhan warga.