FKUB Kota Probolinggo Dorong Penguatan Infrastruktur Sosial Perdamaian Dalam Konferensi Kota Toleran II 2026 Mimika

Timika (Tirtanetwork.com) – Kerukunan antarumat beragama tidak cukup hanya dijaga melalui dialog dan pertemuan lintas agama. Diperlukan sistem sosial yang mampu mencegah konflik, merawat kepercayaan, sekaligus memperkuat hubungan antarkelompok masyarakat. Gagasan inilah yang disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo, Ahmad Hudri, dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II 2026 di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Dalam forum yang berlangsung pada 14–18 November 2026 tersebut, Hudri mengangkat tema “FKUB sebagai Infrastruktur Sosial Perdamaian”. Ia mengajak para pemangku kepentingan untuk melihat FKUB bukan sekadar lembaga yang bergerak ketika konflik keagamaan muncul, melainkan institusi yang berperan aktif menjaga stabilitas sosial setiap hari.

Hudri menjadi salah satu narasumber bersama Ketua FKUB Kabupaten Mimika Jeffery C. Hutagalung dan Ketua FKUB Kota Manado Pdt. Handry Dengah. Ketiganya membahas pentingnya memperkuat peran FKUB dalam membangun perdamaian di tengah keberagaman masyarakat.

Menurut Hudri, kerukunan tidak bisa hanya diukur dari tidak adanya konflik atau gesekan antarumat beragama. Sebaliknya, kerukunan harus tumbuh melalui sistem yang mampu mengelola perbedaan, membangun kepercayaan, dan memulihkan hubungan sosial ketika muncul persoalan.

“FKUB tidak boleh hanya hadir ketika konflik terjadi. FKUB harus menjadi bagian dari infrastruktur sosial yang bekerja setiap hari untuk membangun kepercayaan, memperkuat komunikasi lintas agama, mendeteksi potensi konflik, dan merawat perdamaian secara berkelanjutan,” tegasnya.

Karena itu, ia mendorong perubahan pola kerja FKUB. Dari yang selama ini cenderung reaktif, menjadi lembaga yang lebih proaktif dalam membaca persoalan sosial dan membangun jejaring masyarakat.

Hudri menjelaskan, keberhasilan FKUB juga tidak cukup dilihat dari banyaknya kegiatan dialog atau pertemuan antarumat beragama. Lebih dari itu, FKUB harus mampu memperkuat modal sosial dan menghadirkan ruang penyelesaian masalah secara damai.

Dalam paparannya, ia mengaitkan gagasan tersebut dengan sejumlah teori perdamaian, di antaranya positive peace dari Johan Galtung, pendekatan peacebuilding John Paul Lederach, serta teori modal sosial Robert Putnam.

Ketiga pemikiran tersebut menempatkan perdamaian sebagai proses yang lebih luas daripada sekadar menghentikan konflik. Sebab, perdamaian juga membutuhkan keadilan, partisipasi masyarakat, kepercayaan, dan kelembagaan yang kuat.

Selanjutnya, Hudri menekankan tiga fokus utama yang perlu diperkuat FKUB, yakni pencegahan konflik, pengelolaan konflik, serta pemulihan hubungan sosial. Ketiganya harus berjalan beriringan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pendidikan moderasi beragama, kaderisasi pemuda lintas agama, hingga pelibatan perempuan.

Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan sikap imparsial FKUB. Lembaga tersebut harus tetap menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus jembatan komunikasi masyarakat, tanpa mengambil alih kewenangan pemerintah dalam penegakan hukum maupun pelayanan publik.

Hudri juga mengajak peserta konferensi agar tidak hanya terpaku pada angka Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) maupun peringkat Indeks Kota Toleran (IKT). Menurutnya, capaian indeks harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam perlindungan hak dan penguatan hubungan sosial.

Ia menilai setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan kerukunan yang berbeda. Oleh sebab itu, penguatan infrastruktur sosial perdamaian harus menyesuaikan kondisi lokal serta melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Pendekatan tersebut dinilai relevan bagi Kabupaten Mimika dan Papua Tengah yang memiliki keragaman identitas, komunitas, budaya, dan agama. Karena itu, FKUB perlu membangun kolaborasi dengan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, pemuda, perempuan, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil.

Sebagai contoh, Hudri memperkenalkan sejumlah program FKUB Kota Probolinggo yang selama ini dikembangkan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam menjaga kerukunan.

Program tersebut meliputi FKUB Goes to School, Penguatan Kader Pemuda Moderasi Beragama, Forum Kader Perempuan Moderasi Beragama, EcoHarmony, Rumah Ibadah Ramah Anak, hingga penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas keagamaan.

Melalui program-program tersebut, FKUB berupaya membawa nilai kerukunan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebab, persoalan lingkungan, pendidikan, perlindungan anak, ketahanan pangan, dan solidaritas sosial bisa menjadi ruang kerja sama antarumat beragama.

“Kerukunan tidak cukup hanya dibicarakan di ruang-ruang dialog. Kerukunan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui kerja bersama. Ketika umat beragama bergotong royong menjaga lingkungan, membantu kelompok rentan, membangun pendidikan, dan menyelesaikan persoalan sosial, di situlah perdamaian menemukan bentuk konkretnya,” ungkap Hudri.

Lebih lanjut, ia menawarkan peta jalan penguatan FKUB secara bertahap. Langkah awal dimulai dengan memperkuat kelembagaan dan memetakan potensi kerawanan sosial. Setelah itu, FKUB perlu mengembangkan program lintas komunitas dan membangun sistem pemantauan ketahanan sosial serta kerukunan secara berkelanjutan.

Hudri berharap KKT II 2026 tidak berhenti sebagai ajang pertukaran pengalaman antardaerah. Namun, konferensi tersebut juga mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat posisi FKUB sebagai bagian penting dari infrastruktur sosial perdamaian di Indonesia.

“Perdamaian bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia harus dirawat melalui institusi yang dipercaya, relasi sosial yang kuat, kebijakan yang adil, dan partisipasi masyarakat. FKUB harus menjadi salah satu fondasi penting bagi masa depan Indonesia yang damai dalam keberagaman,” pungkasnya.

Konferensi Kota Toleran II 2026 diselenggarakan SETARA Institute bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, serta Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama.

BERITALATEST NEWSPOLITIK & PEMERINTAHAN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *