Di Tengah Seruan Efisiensi Menteri Keuangan, Pengadaan Motor PCX untuk Kades Lumajang Tuai Pro dan Kontra
Lumajang (Tirtanetwork.com) – Di saat pemerintah pusat terus menggaungkan efisiensi anggaran, kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang justru menjadi sorotan publik. Pasalnya, Pemkab Lumajang mengalokasikan anggaran untuk pengadaan puluhan sepeda motor Honda PCX yang diperuntukkan bagi seluruh kepala desa di wilayahnya.
Kebijakan ini mencuat bersamaan dengan seruan tegas Menteri Keuangan Purbaya yang menekankan pentingnya pengendalian belanja daerah. Pemerintah daerah diminta memangkas pengeluaran non-esensial dan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, rencana pengadaan skutik premium tersebut dinilai sebagian kalangan bertolak belakang dengan semangat efisiensi. Terlebih, Lumajang masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar. Mulai dari perbaikan infrastruktur desa, penguatan layanan kesehatan, hingga penanganan kemiskinan yang belum sepenuhnya tuntas.
Selain itu, polemik semakin menguat setelah warganet ramai menyuarakan kritik di media sosial. Banyak pihak menilai, pembelian motor PCX lebih bersifat simbolik ketimbang menjawab kebutuhan mendesak masyarakat desa. Bahkan, isu ini disebut berpotensi menggerus kepercayaan publik di tengah pengetatan fiskal nasional.
Meski demikian, Pemkab Lumajang memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan tersebut. Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), menegaskan bahwa pengadaan kendaraan operasional itu merupakan bentuk dukungan nyata bagi kepala desa dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Bunda Indah usai kegiatan Halal Bihalal bersama lurah dan kepala desa se-Kabupaten Lumajang di Pendopo Arya Wiraraja, Sabtu (12/4/2025).
“Saya bersama Mas Wakil Bupati berkomitmen memberikan kendaraan operasional bagi kepala desa. Pengadaan ini akan direalisasikan melalui efisiensi anggaran pada APBD Perubahan tahun ini. Langkah ini kami ambil agar kepala desa bisa bekerja lebih optimal,” ujar Bunda Indah.
Senada, Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma menilai kendaraan operasional tersebut memiliki fungsi strategis, terutama bagi desa dengan wilayah luas, medan berat, serta akses terbatas.
“Kami ingin pelayanan di tingkat desa semakin cepat dan merata. Dengan kendaraan yang layak, mobilitas kepala desa akan jauh lebih mudah, sehingga respons terhadap kebutuhan masyarakat juga semakin optimal,” jelas Yudha.
Di sisi lain, kebijakan ini mendapat dukungan dari Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Lumajang. Ketua AKD Lumajang, Suhanto, menyebut pengadaan motor baru sangat dibutuhkan karena kendaraan yang selama ini digunakan sudah tidak layak.
“Sebagian besar motor operasional kepala desa usianya sudah lebih dari 15 tahun. Tentu kondisinya tidak lagi mendukung mobilitas. Kami mengapresiasi perhatian Pemkab Lumajang,” ungkapnya.
Meski begitu, pengamat kebijakan publik mengingatkan agar pemerintah daerah tetap mengedepankan sensitivitas sosial dalam setiap keputusan anggaran. Menurut mereka, efisiensi bukan sekadar jargon, melainkan komitmen moral yang harus tercermin dalam kebijakan nyata.
Oleh karena itu, transparansi menjadi kunci. Publik berharap Pemkab Lumajang dapat membuka secara jelas sumber anggaran, mekanisme pengadaan, serta indikator urgensi kebijakan tersebut, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Dengan demikian, polemik pengadaan motor PCX ini menjadi cerminan dinamika kebijakan daerah di tengah tekanan efisiensi nasional. Di satu sisi, pemerintah daerah berupaya memperkuat kinerja aparatur desa. Namun di sisi lain, publik menuntut kebijakan yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. (tim)