Gelar Audiensi Dengan DPRD Ansor Soroti Penurunan Insentif Guru Ngaji
Probolinggo (Tirtanetwork.com) – Dinamika kebijakan anggaran pendidikan di Kota Probolinggo kembali menjadi sorotan. Kali ini, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Probolinggo secara aktif mendorong transparansi dan keberpihakan anggaran melalui audiensi dengan DPRD setempat.
Audiensi yang digelar di ruang rapat komisi 3 Kota Probolinggo itu berlangsung hangat namun tetap kritis. Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, hadir bersama jajaran pengurus untuk menyampaikan langsung sejumlah kegelisahan, khususnya terkait penghapusan alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi lembaga swasta pada 2026.
Selain itu, Ansor juga menyoroti penurunan insentif bagi guru ngaji yang dinilai belum sejalan dengan harapan masyarakat. Kondisi ini, menurut mereka, berpotensi berdampak pada keberlangsungan pendidikan nonformal dan kesejahteraan tenaga pengajar.
“Kami datang bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga untuk tabayun. Sebab, BOSDA selama ini sangat membantu sekolah swasta, terutama dalam memenuhi honor guru. Sementara itu, insentif guru ngaji justru mengalami penurunan,” ujar Salamul Huda.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perubahan kebijakan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2025 juga perlu dikaji ulang. Pasalnya, aturan tersebut mengubah syarat masa kerja penerima tambahan penghasilan guru dari dua tahun menjadi lima tahun. Akibatnya, banyak guru swasta yang berpotensi kehilangan haknya.
DPRD Kota Probolinggo merespons aspirasi tersebut dengan sikap terbuka. Ketua DPRD, Sinta Dwi Laksmi, menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal isu ini dalam pembahasan anggaran mendatang.
“Terima kasih atas masukan dari sahabat Ansor. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan kembali BOSDA dan insentif guru ngaji, baik dalam perubahan anggaran 2026 maupun pada APBD 2027,” jelasnya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa berkurangnya alokasi BOSDA tahun 2026 tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran daerah. Dari sebelumnya mencapai sekitar Rp29 miliar, kini anggaran lebih difokuskan pada pembayaran honor guru.
Meski demikian, DPRD tetap membuka ruang untuk mengembalikan bantuan operasional bagi sekolah swasta serta meningkatkan kembali insentif guru ngaji, tentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Akhirnya, audiensi tersebut menghasilkan komitmen bersama. Baik GP Ansor maupun DPRD sepakat untuk terus mengawal kebijakan anggaran agar lebih berpihak pada kesejahteraan guru, terutama di sektor swasta dan pendidikan keagamaan.
