Ratusan Mahasiswa Demo Pemkot Probolinggo Desak Utamakan Anggaran Kesejahteraan Guru
Probolinggo (Tirtanetwork.com) – Gelombang kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah kembali mencuat. Kali ini, mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII dan Aliansi BEM Probolinggo Raya turun langsung ke jalan, Selasa (5/5/2026), untuk mempertanyakan arah prioritas anggaran di Kota Probolinggo.
Aksi bertajuk “May Day Labour Action” tersebut tidak hanya menjadi momentum peringatan Hari Buruh, tetapi juga berubah menjadi panggung protes terhadap pengadaan mobil dinas wali kota. Mahasiswa menilai kebijakan itu tidak sejalan dengan kondisi riil masyarakat, khususnya para guru honorer yang hingga kini masih berjuang mendapatkan kesejahteraan layak.
Sejak awal, massa yang berjumlah sekitar 100 orang itu sudah menyuarakan keresahan mereka. Bahkan, mereka membawa poster bernada kritik seperti “Guru Menangis, Wali Kotanya Naik Mobil Baru” sebagai simbol ketimpangan kebijakan.
Awalnya, massa bergerak dari Kantor Satpol PP sekitar pukul 15.05 WIB. Kemudian, mereka melanjutkan long march menuju Kantor Kodim 0820/Probolinggo, sebelum akhirnya tiba di Kantor Pemerintah Kota.
Dalam setiap titik aksi, mahasiswa terus menyampaikan tuntutan secara bergantian. Mereka menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan sektor pendidikan, bukan justru mendahulukan fasilitas pejabat.
“Seharusnya guru honorer yang diperhatikan dulu. Mereka masih menunggu kepastian kesejahteraan, sementara kebijakan seperti BOSDA justru dihapus,” tegas salah satu orator di tengah aksi.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menilai pengadaan mobil dinas menjadi simbol ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi masyarakat bawah. Oleh karena itu, mereka mendesak agar kebijakan tersebut ditinjau ulang.
Selain isu mobil dinas, massa juga mengangkat beberapa tuntutan lain. Di antaranya, mereka meminta pengembalian program Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), peningkatan kesejahteraan guru honorer, hingga perhatian lebih bagi buruh dan pelaku UMKM.
Sementara itu, pihak aparat merespons aksi tersebut dengan pendekatan persuasif. Sekitar pukul 16.00 WIB, perwakilan Kodim 0820 menemui massa dan menerima aspirasi yang disampaikan. Mereka memastikan bahwa penyampaian pendapat tetap dihormati sebagai bagian dari hak demokrasi.
Selanjutnya, massa bergerak ke Kantor Pemkot Probolinggo. Di lokasi tersebut, Wali Kota Probolinggo bersama jajaran pemerintah daerah akhirnya menemui demonstran sekitar pukul 16.45 WIB.
Dalam keterangannya, wali kota menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses pembahasan bersama DPRD.
“Semua kebijakan sudah melalui koordinasi dan persetujuan DPRD,” ujarnya singkat di hadapan massa.
Di sisi lain, Kapolres Probolinggo Kota juga meminta mahasiswa untuk memberi waktu kepada pemerintah daerah agar dapat menindaklanjuti tuntutan tersebut secara bertahap.
Aksi pun berlangsung hingga pukul 17.25 WIB. Menariknya, sebelum membubarkan diri, massa sempat menyanyikan lagu-lagu perjuangan sebagai bentuk solidaritas. Mereka juga menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.
