Polemik Mobil Dinas Baru, Pemuda Pancasila Soroti Prioritas Anggaran Walikota Probolinggo
Probolinggo (Tirtanetwork.com) — Polemik pengadaan kendaraan dinas baru oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Amin, terus bergulir. Kali ini, kritik datang dari organisasi masyarakat Pemuda Pancasila yang menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi efisiensi anggaran.
Di tengah kebijakan penghematan, justru muncul sorotan terkait pembelian mobil dinas baru. Sementara itu, insentif guru ngaji disebut mengalami pemangkasan, sehingga memicu reaksi dari berbagai kalangan.
Ketua Pimpinan Cabang SAPMA Pemuda Pancasila Kota Probolinggo, Fajar Ilyas, secara tegas menagih komitmen politik wali kota. Ia menyebut, sebelumnya terdapat janji untuk menolak pengadaan kendaraan dinas baru. Namun, pada praktiknya, anggaran tetap direvisi tanpa menghapus program tersebut.
Selain itu, kritik juga datang dari internal organisasi. Perwakilan Pemuda Pancasila, Rosy, menilai kebijakan pemerintah daerah terkesan lebih memprioritaskan fasilitas pejabat dibanding kesejahteraan masyarakat. Bahkan, ia menyinggung adanya pihak yang justru membela kebijakan tersebut meski menuai kontroversi.
Di sisi lain, Agus, yang juga menyuarakan aspirasi masyarakat, menyoroti dampak langsung kebijakan tersebut. Menurutnya, pemangkasan insentif membuat banyak guru ngaji mengeluh. Karena itu, ia menilai keputusan pengadaan mobil dinas menjadi ironi di tengah kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Lebih lanjut, Fajar Ilyas menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah daerah patut dipertanyakan. Ia menyebut, anggaran guru ngaji dipangkas hingga miliaran rupiah dengan alasan efisiensi. Namun demikian, pengadaan kendaraan dinas justru tetap berjalan.
Padahal, menurutnya, guru ngaji memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Oleh sebab itu, kebijakan yang menyentuh kesejahteraan mereka seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Hingga kini, polemik tersebut masih menjadi perhatian publik. Masyarakat pun menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Probolinggo terkait arah kebijakan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.
